Daftar Hukum

Halaman ini memuat daftar regulasi, dasar hukum, dan ketentuan resmi yang menjadi landasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STPK Matauli. Tujuan daftar hukum ini adalah memberikan acuan yang jelas bagi dosen, mahasiswa, dan mitra dalam memahami standar serta ketentuan pengabdian yang berlaku.

A. Dasar Hukum Internal — Statuta STPK Matauli

1. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Statuta STPKM Bab Pengabdian menyebutkan bahwa kegiatan pengabdian meliputi:

• Pendidikan masyarakat

• Pelayanan kepada masyarakat

• Pengembangan hasil penelitian

• Kuliah kerja lapangan

• Kuliah kerja nyata

• Kegiatan pengabdian lainnya

2. Kategori Pengabdian

Dikelompokkan menjadi:

• Pengabdian bertaraf latihan / pendidikan

• Pengabdian berbasis pengembangan Iptek

• Pengabdian penunjang pembangunan

• Pengembangan sistem / manajemen pendidikan

3. Ketentuan Publikasi

Hasil pengabdian wajib dipublikasikan dan mudah diakses masyarakat.

4. Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pengabdian diatur melalui Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

B. Dasar Hukum Nasional

Berdasarkan Renstra STPKM, pelaksanaan tridharma (termasuk pengabdian) mengacu pada regulasi nasional berikut:

1. UU No. 12 Tahun 2012 – Pendidikan Tinggi

2. UU No. 18 Tahun 2002 – Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

3. PP No. 4 Tahun 2014 – Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

4. PP No. 19 Tahun 2005 – Standar Nasional Pendidikan

5. Perpres No. 8 Tahun 2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

6. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 – Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Regulasi Internal Tambahan

“Dokumen regulasi tambahan akan ditambahkan setelah ditetapkan oleh Ketua STPK Matauli.”